JAKARTA, BKMonline - Mantan Presiden B.J. Habibie setuju membuka pintu calon presiden independen untuk Pemilu 2009. Menurut dia, Indonesia juga memiliki lusinan kader pemimpin yang berada di luar parpol.
''Niatnya kan mencari pemimpin terbaik. Jadi, jangan membuat kendala-kendala lewat UU,'' katanya dalam peringatan HUT Ke-9 The Habibie Center (THC) di Hotel Gran Melia, Kuningan, kemarin (25/11). Habibie mengusulkan agar UU Pilpres diubah untuk mengakomodasi capres independen, seperti halnya pilkada. ''UU atau aturan yang membuat kan manusia. Yang tidak dibenarkan untuk diubah itu kitab suci, seperti Alquran dan Injil,'' tegasnya. Seperti diketahui, UU Piplres yang akan digunakan sebagai payung hukum Pilpres 2009 tidak mengatur keberadaan calon independen atau calon perseorangan. UU itu menyebutkan calon presiden/cawapres dicalonkan oleh parpol atau koalisi parpol yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Saat ini sejumlah pihak bersiap melakukan judicial review ke MK untuk menuntut persyaratan dipermudah serta memperbolehkan calon independen. Habibie kemarin juga mengingatkan para tokoh nasional, pemimpin, dan kandidat capres di Indonesia agar tidak terjebak dalam jargon nasionalisme sempit. Menurut dia, tidak ada artinya mengejar ''kepentingan nasional'' bila tidak memberi keuntungan bagi masyarakat luas. ''Bukan berarti Pak Habibie tidak nasionalisme. Itu tidak perlu disangsikan. Seperti saya yang juga tidak pernah menyangsikan Anda semua berjiwa patriotisme. Tapi, pendekatannya harus kepentingan masyarakat,'' katanya. Dia juga menyampaikan, setiap pemimpin harus cermat dan berhati-hati dengan orang-orang yang ada didekatnya. Walaupun awalnya sangat revolusioner, setiap pemimpin yang tengah berkuasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi feodal. Menurut Habibie, dalam lingkaran kekuasaan selalu ada grup-grup kepentingan. Mereka itu, tegas Habibie, juga bisa membentuk bendungan tersendiri yang membuat pemimpin menjadi feodal. ''Kalau yang berkuasa tidak hati-hati, dia akan dipengaruhi lingkarannya,'' cetus mantan ketua Dewan Pembina Golkar dan mantan Menristek di era Soeharto itu. Menurut Habibie, pemimpin feodal tidak akan mau membuka ruang bagi yang lain untuk bermain di sekitarnya. Dengan begitu, kepentingan masyarakat luas berpotensi untuk dirugikan. ''Yang punya power akhirnya tidak realistis lagi,'' katanya. Karena itu, pemimpin membutuhkan informasi yang benar-benar mencerminkan realitas dan kepentingan masyarakat. ''Percaya (dengan orang, Red) baik, tapi cek ke lapangan lebih baik. Dia juga harus punya tim yang bisa dievaluasi,'' imbuhnya. Peringatan HUT THC itu juga dihadiri Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, mantan Rektor UGM Sofian Efendi, Peneliti LIPI Siti Zuhro, dan ahli hubungan internasional Dewi Fortuna Anwar. (pri/jpnn)
baca selengkapnya..
SMA Negeri 3 Unggulan Palopo, yang dulu dikenal dengan nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP), didirikan pada tahun 1975, berdasarkan SK Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 0281/C/1975 tertanggal 27 November 1975, pada tahun 1975 berubah menjadi SMA Negeri 3 Palopo, kemudian beralih menjadi SMU Negeri 3 Palopo berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan nomor 0353/O/1985 tanggal 9 Agustus 1985. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 maka berubah menjadi SMA Negeri 3 Palopo. Kemudian dengan Surat Keputusan Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 214/PD-4/A-TU/2004 tanggal 5 Maret 2004 menjadi SMA Negeri 3 Unggulan Palopo.
